masalah pendidikan

A.  PENDAHULUAN

Pendididikan baik sebagai ilmu teoritik maupun ilmu terapan tidak pernah lepas dari permasalahan. Sebagai ilmu teoritik telah terjadi perbedaan konsep dalam berbagai hal. Sedangkan sebagai ilmu terapan terjadi hambatan, baik akibat perbedaan konsep sebagai dasar maupun akibat penghambat yang sifatnya teknis.

B.   PERMASALAHAN TEORETIS

Permasalahan teoretis antara lain akibat perbedaan ilmu-ilmu pendukung yan digunakan dan juga akibat perbedaan konsep dalam ilmu-ilmu pendukung tersebut. Sedangkan pemikir pendidikan hanya memasukkan filsafat, psikologi, dan sosiologi dalam menyusun konsep dan merancang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pemikir yang lain menggunakan acuan yang lain, misalnya politik, ekonomi dan IPTEKS. Dalam menggunakan ilmu diluar pendidikan itu sendiri terdapat banyak pola yang dipakai berdasarkan berbagai sudut pandang.

Penggunaan filsafat sebagai acuan telaah filsafat misalnya para pemikir pendidikan bertolak dari aliran yangberbeda-beda dalam memberikan pandangan terhadap komponen pendidikan. Misalnya terhadap peserta didik, ada yang menggunakan bahwa manusia tidak perlu dididik karena semua telah ditentukan oleh bakatnya ( nativisme ). Ada yang menggunakan pandangan bahwa manusia harus dididik (empirisme ). Dan ada yang memandang manusia ditentukan oleh bakat dan lingkungannya  ( konvergensi ). Sudut pandang yang berbeda akan berpengaruh terhadap  pengambilan kebijakan, pembuatan rancangan danpelaksanaan pendidikan.

Keputusan kebijakan tentang tujuan pendidikan, materi, metode, evaluasi dan sebagainya akan berbeda jika pemikir pendidikan menggunakan dasar psikologi  yang behaviouristik atau menguakan dasar pandangan kognitif. Behaviouristik lebih menekankan sasaran pendidikan ada pembentukan tingkah laku obyektif dan menggunakan metode yang mekanis, sedangakan kognitif menekanka pada pendidikan kemampuan jiwa  yang tidak nampak dan lebih menekankan pada pemahaman. Perbedaan ini menyebabkan munculnya pemasalahan yang sampai saat ini belum dapat diatasi.

Di negara tertentu sudah memasukan unsur perkembangan IPTEKS, isu demokrasi, HAM, keragaman budaya, politik dan sebagainya dalam pendidikan, tetapi di negara lain seperti indonesia relative baru saja berfikir pendidikan dengan memperhatikan hal tersebut. Masih ada permasalahan teoritik yang lain karena pengaruh yang berupa seringnya terjadi perubahan kebijakan pendidikan.

Umar Tirtaraharja dalam pertemua FIP/jip  di makasar tahun 2001 memandang perbedaan sudut pandang seperti diatas telah menyebabkan terjadinya kesalahan penyelnggaraan pendidikan yang dikatakan sebagai kesalahan filosofis. Yaitu:

1.      Kesalahan teknis, misalnya pandangan yang mengatakan disiplin hanya dapat didik melalui kekerasan.

2.      Kesalahan sistematis, misalnya tempat belajar yang paling afdol adalah sekolah

3.      Kesalahan teoritis, misalnya mengajar adalah memberikan ilmu

4.      Penerapan yang salah, misalnya pandangan bahwa semakin banyak ilmu semakin membuat orang bahagia

5.      Kesalahan filosofis, misalnya pandangan bahwa kesuksesan seseorang tergantung pada aspek ketrampilan yang diperoleh ( mengabaikan aspek moral )

Tirtaraharja mengklasifikan masalah pendidikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1.    Masalah operasional, masalah yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Misalnya kesalahan pemilihan metode belajar, memilih atau menggunakan media

2.    Masalah struktural atau masalah menejemen, misalnya masalah sistem pendidikan yang digunakan, contoh koordinasi dan kebijakan.

3.    Masalah fundamental, misalnya yang mendasar, misalnya masalah teoritis, filosofis dan sebagainya.

C.  PERMASALAHAN PRAKTIS

Permasalahan praktis pendidikan, disamping akibat pegangan teoritik yang tidak jelas, timbul karena kondisi dan tuntutan dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan, yaitu:

1.              Pengaruh perkembangan IPTEKS

Terdapat kolerasi antara perkembangan pendidikan dengan perkembangan ilmu pendetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari eksplorasi dan pembaharuan secara sistemik dan terorganisir dengan baik, mengenai alam semesta. Teknologi merupakan penerapan yang dirancang dan terencana dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seni adalah kemajuan kebudayaan berupa aktivitas manusia berkreasi, yang indah untuk melaksanakan tugas kehidupan dengan menyenangkan.

Suatu contoh pengaruh kemajuan teknologi terhadap sistm pendidikan, misalnya perkembangan teknologi informatika. Pendidikan yang dulu lebih banyak menggunakan tatap muka langsung, saat ini dapat dilaksanakan melalui internet, TV atau modul. Peserta didik cukup belajar di rumah. Kondisi ini  mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya, bahkan mungkin rumusan baru tujuan pendidikan selalu membutuhkan inovasi, termasuk sarana dan prasarana, dan ketenagaan serat pendanan pendidikan. Setiap inovasi mengundang dampak masalah dalam pendidikan, demkian juga di bidang seni.

Seni merupakan kebutuhan hidup manusia agar hidupnya indah. Melalui seni manusia dapat meningkatkan kreativitas. Dengan alasan tersebut  seni dikembangkan melalui sistem terstruktur dan terprogram dengan baik. Perkembangan kualitas seni secara terprogram maju berkelanjutan menuntut tersedianya sarana pendidikan secara tersendiri, disamping pendidikan lainnya secara konvensional. Seni dianggap penting tetapi keperluan pengembangan dinomor duakan. Pendidikan seni baru terlayani denga bai setelah kebutuhan pendidikan lainnya terlayani.

2.              Pengaruh pertambahan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk  akan menimbulkan masalah dalam pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang  tidak terkendali akan mengakibatkan penyediaan layanan pendidikan berupa sarana dan prasarana beserta komponenya juga bertambah. Pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata  dan penurunan angka kematian serta panjangnya usia rata-rat manusia menyebabkan berubahnya struktur kependudukan. Yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun dan meningkatnya anak usia sekolah lanjutan menengah, angkatan kerja dan usia tua berkat kemajuan dibidang gizi serta kesehatan. Dengan begitu kebutuhan untuk fasiltas SD menurun, anak usia sekolah lanjutan dan perguruan tinggi meningkat termasuk juga angkatan kerja. Untuk usia lanjut juga meningkatkan pendidikan non formal dan keagamaan.

Sementara penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah dalam penyediaan saran dan prasaran pendidikan. Di kota kota besar cukup mudah karena aksesnya juga mudah. Sedangkan di daerah terpencil menimbulkan kesulitan tersendiri dan termasuk penyediaan tenaga guru. Begitu pula dengan penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan peduduk yang tidak terkendali menimbulkan masalah perkembangan yang sangat nyata.

3.              Peningkatan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat tehadap pendidikan semakin meningkat. Banyak pakar sepakat bahwa untuk mendapat pengetahuan yang memadai, teknologi yang tepat, dan hidup yang lebih layak , harus ada pekerjaan yang menopang dan pendidikan merupakan alternatif untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan tetap. Pendidikan memeberikan harapan bagi peningkatan taraf hidup dan menaikan status sosial di masyarakat. Maka para orang tua menyekolahkan anaknya , agar nantinya memeperoleh pekerjaan yang baik. Dan anakpun ikut terdorong untuk hal itu. Orang tua meras susah jika anaknya menemui hambatan di sekolah bahkan mereka rela mengorbankan apapun miliknya untuk keperluan sekolah anaknya. Inilah salah satu indikator daroi menigkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan saat ini. Akibatnya membanjirnya pelamar sekolah, dan arus pelajar meningkat secara drastis, sedangkan fasilitas sekolah berjalan lambat. Dampaknya anggaran pendidikan harus meningkat untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana-prasarana beserta komponennya. Di kota-kota disamping berkembangnya pendidikan formal, juga berkembang pula pendidikan non formal yang beragam. Ini semua menjadikan berkembangnya masalah pendidikan.

4.              Problem Dana

Kekurangan dana merupakan problem klasik yang dialami semua negar berkembang dalam melaksanakan pendidikan. Keadaan semakin parah apabila pengambil kebijakan  tidak atau kurang menempatkan posisi pendidikan bukan sebagai prioritas. Memeng kebanyakan pemimpin setuju kalau pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan menyangkut sumber daya manusia, tetapi dalam praktek lebih memprioritaskan aspek pembangunan yang lain. Bagaimana pendidikan dapat tidak hanya pada pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

5.              Belum adanya sistem menejemen yang mantap

Kemajuan zaman menuntut adanya manajemen yang handal karena kenyataan membuktikan bahwa faktor manajemen dapat merupakan faktor penyebab kurang optimalnya keberhasilan suatu lembaga.

Manajemen pendidikan di negara ini termasuk menejemen yang kurang mantap dengan indikator masih sering terjadi perubahan struktur organisasi pendidikan, kurang koordiansinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada, arah pendidikan yang kurang jelas, perubahan kurikulum yang tidak jelas landasannya. Pembinaan karir para penyelenggara pendidikan yang belum mantap, penggunaan anggaran yang belum efisien.

6.              Munculnya konsep-konsep baru

Pendidikan tidak boleh kedap lingkungan dan kedap perkembangan konsep-konsep baru yang terjadi di lingkungan. Banyak konsep yang dulunya belum mendapat perhatian sekarang mau tidak mau harus dipakai acuan dalam berfikir dan berbuat dalam pendidikan. Konsep baru tentang demokrasi HAM, otonomi, keragaman budaya, masyarakat madani, tuntutan global, peran politik dan masih banyak lagi sekarang yang lebih mencuat keras dalam masyarakat. Dan kalu pendidikan memeang merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat, maka konsep konsep baru tersebut mau tidak mau harus digunakan dalam berfikir dan berbuat di kalangan pemikir dan pelaksanaan pendidikan.

D.  MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki daya saing yang rendah Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Dan juga dalam laporan PBB dalam bidang pendidikan (UNESCO ), yang di rilis pada Kamis (29/11/2007) menunjukan, peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 diantara 130 negara di dunia. Yang jelas, education development index (EDI) indonesia adalah 0,935, dibawah Malaysia (0,945) dan Brunei Darussalam (0,965).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa kualitas pendidikan kita bernasib sedemikian tragis.

1.        Kondisi pemerintah yang sangat kental politis punya peran penting serta signifikan untuk memeperkeruh keadaan. Tatkala keadaan pemerintah berpolitis, itu akan menyebabkan atmosfer pendidikan labil, sebut saja dalam hal kebijakan pendidikan yang dilahirkan pemerintah karean itu wajar pendidikan selalu berada dalam rangkulan politik tertentu.

2.        Kondisi keuangan negara yang sangat sedikit bisa memperburuk dunia pendidikan. Sebab, minimnya dana akan menghambat pembangunan pendidikan dalam segala hal, baik insfrastruktur maupun suprastruktur.

3.        Kondisi kota maupun kabupaten dengan sumber daya manusia yang terbatas, sangat memberikan efek buruk bagi mandeknya pembangunan pendidikan. Sebab, adanya SDM menjadi kunci bagi keberhasilan sekian banyak agenda pendidikan di daerah.

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia :

.

1.      Standarisasi Pendidikan Di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil.

Dunia pendidikan terus berudah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menertus berubah apalagi di dalam dunia terbuka yaitu di dalam dunia modern dalam  ere globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar.

Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya keranjingan terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

2.      Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

3.      Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Selain itu guru di indonesia juga masih banyak yang tidak layak untuk mengajar.  Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

4.       Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les.

5.      Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

6.      Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

E.   SOLUSI UNTUK MENGATASI MASALAH KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu:

a.         Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.

Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintah-lah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.

b.        Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.

Roda pembanguan pendidikan yang bisa berjalan dinamis dan konstruktif menjadi bentuk untuk menjawab tamparan keras UNESCO terhadap pendidikan Indonesia. Yaitu dengan langkah sebagai berikut :

1.             Kepemimpinan yang kuat sangat diharapkan bisa diwujudkan secara praktis dan konkret

2.             Tata kelola pemerintahan yang baik harus bisa dijalankan secara sinergis dan komplementer “The right man on the right pleace” menjadi pintu utama untuk mensukseskan program pendidikan.kerjasama politik yang baik di banyak elit lapis diperlukan secara praksis

3.             Partisipasi semua pihak wajib hadir dalam konteks mendukung program-program pendidikan yang mencerdaskan

4.             Memunculkan sikap sadar terhadap persoalan-persoalan pendidiakan harus pula dilakukan semua lapisan masyarakat

Masalah umum yang dihadapi pemerintah indonesia yang sampai saat ini dirumuskan menjadi 5 kelompok yaitu:

1.    Masalah kurang meratanya pendidikan

Belum meratanya pendidikan bagi warga negara nmerupakan masalah yang belum terselelsaikan. Kualitas, proses, dan hasil pendidikan belum merata di berbagai daerah di Indonesia

2.    Masalah rendahnya mutu pendidikan

Masalah mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang memprihatinkan. Berdasarkan hasil studi kemampuan membaca tingkat SD yang dilaksanakan oleh organisasi International education achievement ( IEA ). Menunjukan bahwa siswa SD di Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara peserta, sementara siswa tingkat SMP tingkat kemampuan matematika berada pada urutan 34 dari 38 negara, sedangkan untuk kemampuan IPA berada pada urutan 32 dari 38 negara peserta. Ukuran Hum Dev Index ( oleh UNDP ) menunjukan rendahnya kualitas SDM Indonesia yakni berada pada peringkat 109 dari 174 negara yang diukur, setingkat dibawah vietnam.

3.    Masalah efisiensi

Efisiensi berarti dengan menggunakan tenaga, biaya yang serendah-rendahnya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jadi pendidikan dikatakan maksimal apabila mengunakan segala sesuatu yang serba terbatas namun dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan yang berkualitas. Maka masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan,terutama memanfaatkan sumber dana dan daya yang ada  pada pendidikan. Para ahli masih banyak mengatakan masalah pengelolaan pendidikan di indonesia kurang efisien.Hal ini terlihat dari banyaknya murid yang drop out, dan banyak anak yang belum memperoleh pendidikan, banyak anak yang tinggal kelas, dan kurang mendapatkan layanan yang semestinya bagi saudara kita yang lemah, terbelakang, penyandang cacat atau yang sangat cerdas. Untuk itu diperlukan sebuah terobosan baru, agar mendapat arah pendidikan yang efisien.

4.    Masalah relevansi

Masalah relevansi adalah masalah kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja, kesesuaian antara sistem pendidiakan dan pembangunan nasional, serta antara kepentingan perseorangan, keluarga dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui pendidikan hendaknya dapatdihasilkan generasi yang terampil, cerdas, berpengetahuan luas sehingga dapat berperan menunjang pembangunan nasional disegala bidang. Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan keterpaduan  antara perencanaan, dalam pembangunan khususnya dibidang pendidikan. Sebagai contoh pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional serta memeperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah tertentu.

5.    Masalah lemahnya manajeman pendidikan

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkanterjadinya penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.Kejadian ini telah gergulir dengan ditandai dengan pemberian otonomiyang luas dan nyata pada daerah termasuk dalam manajemen pendidikan.Manajemen yang terpusat pada masa dulu, banyak kendala, misalnyakebijakan pusat yang tidak sejalan atau sesuai dengan kondisi di daerah,pemberian sarana )4mg tidak diperlukan-Implementasi pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebihmemandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga keleluasaandalam mengatur dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri.Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan denganpenerapan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,berkeadilan, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerahdengan titik sentral otonomi pada wilayah yang paling dekat dengan rakyat,yaitu Daerah Kabupaten dan Kota. Yang lebih esensial lagi dari otonomitersebut adalah membesarnya tanggung jawab daerah untukmengurus hintassegala permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat didaerah termasuk bidang pendidikan.Sementara itu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 danPeraturan Pemerintah Nomor 25.frahun 2000, maka "genderang" otonomidaerah telah ditabuh, sehingga iicara yuridis formal telah ada landasanhularm dan kemauan politik dalam penyelenggaraan pendidikan secaralebih otonomi.Implementasi otonomi pendidikan di tingkat sekolah di Indonesiapeningkatan manajemen dilakukan melalui manajemen berbasis sekolah(MBS). Hal ini dimaksudkan memberikan kewenangan yang lebih luaskepada sekolah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan sekolah.Untukpelaksanaan di tingkat SD dengan penerapan $4BS sedangkan untuktingkat Sekolah Menengah menerapkan manajemeri Peningkatan MutuBerbasis sekolah (MPMPBS). MPMPBS merupakan bentuk alternatif dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai denganadanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, agar manajemen sekolah dapatmeningkat sesuai dengan kondisi sekolah tersebut.

F.   USAHA-USAHA MENGATASI MASALAH PENDIDIKAN

1.         Pemerataan memperoleh pendidikan.

Usaha untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan adalah melalui desentralisasi. Desentralisasi dibidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah beserta rakyatnya untuk berperan serta dalam pendidikan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeratan pendidikan ini akan segera tercapai karena, pemerintah daerahlah yang lebih tahu kebutuhan masyarakat yang dilayaninya, disamping memiliki wewenang luas untuk merencanakan, membiayai, dan melaksanakan rencana tersebut. Kemampuan daerah yang bervareasi diharapkan memberikan prioritas anggaran pendidikan yang cukup untuk pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian biaya pendidikan bagi masyarakat berekonomi lemah dapat dibantu, serta hak para penyandang cacat dalam pendidikan juga dapat direalisasikan. Dengan demikian pemeratan pendidikan dapat diupayakan dengan baik

Peran serta masyarakat telah diuraikan dalam penjelasan pada salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, dikemukakan untuk memberdayakan masyarakat menumbuhkan prakarsadan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti yayasan, organisasi masyarakat, atau pihak swasta.Peran serta perorangan, masyarakat dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan akan lebih efektif karena hasil dan manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Di samping itu diupayakan agar peran serta masyarakat yang tergolong miskin dapat dibantu secara subsidi silang dari masyarakat yang tergolong kaya. Hal ini diperlukan kebijakan pemerintah menerapkan subsidi silang untuk mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan antara daerah Kabupaten/Kota yang kaya dan daerah Kabupaten/Kota yang tergolong miskin.

2.         Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan adalah dengan cara peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru dengan cara adanya guru sertifikasi, dan penggunaan kurikulum yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

3.      Program pendidikan murah

Program pendidikan murah dapat di upayakan dengan cara pemberian dana BOS ke sekolah. Dan beasiswa untuk anak kurang mampu.

G.   KESIMPULAN

Untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia baik masalah kualitas pendidikan maupun yang lainnya, kita harus bersama-sama bangkit untuk melakukan perubahan.  Pemerintah juga harus mendukung dengan cara menyediakan dana yang cukup dan membuat sistem pendidikan baik untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia.